peraturan walikota semarang tentang rt dan rw. keputusan penetapan pengurus RT, RW dan LPMK, yang. peraturan walikota semarang tentang rt dan rw

01. Bahwa sesungguhnya kehidupan bermasyarakat dan bersosialisasi merupakan salah satu bingkai kebersamaan dan kekeluargaan. kinerja meliputi RT, RW, LPMK, Forum KecamatanLPMK dan Forum LPMK Kota. Dasar Hukum : Pembentukan LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 17A Tahun 2012 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan. 37 TAHUN 2022 . Peraturan. 2. TENTANG WALIKOTA SEMARANG PERA TURAN W ALIKOTA SEMARANG NOMOR 2' TABUN 2009 Mengingat. Satu periode selama 5 tahun. Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Mengingat : 1. Rabu, 13 Desember. Bagian Ketiga Tahapan Pemilihan Pasal 9 Pemilihan Ketua RT dan RW dilaksanakan dengan tahapan. Apabila teguran secara lisan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tidak ditindaklanjuti oleh warga, Ketua RT dan/atau Ketua RW. Abstrak. 000 9. 2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Dalam hal terdapat papan nomor rumah dan bangunan milik warga yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini, Ketua RT dan/atau Ketua RW setempat memberikan teguran secara lisan. tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota. Peraturan Walikota Semarang No. 1. WALIKOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA SEMARANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan. Menimbang. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Semarang. kota bagi rt/rw, pkk (rt/rw), peserta kb mop (metode operasi pria)1 BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 17 A PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 17 A TAHUN 2012 TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG, Menimbang : a. standarisasi harga satuan bahan bangunan, upah dan analisa pekerjaan untuk kegiatan pembangunan pemerintah . 1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. menetapkan : peraturan walikota tentang perubahan kedua atas peraturan walikota semarang nomor 29 tahun 2019 tentang standar satuan harga di lingkungan pemerintah kota semarang tahun anggaran 2020. Biava Coklit daftar DAmilih di RT I RW - RT orana 175 sda - RW orana 50 sdadengan peraturan walikota semarang nomor 65 tahun 2019. RW 5: Wisata budidaya jamur tiram 6. tentang Bantuan Sosial. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALTKOTA SEMARAN'G, · a. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . M. 19. tiga atas peraturan walikota semarang nomor 44 tahun 2021 tentang standar harga satuan . peraturan walikota semarang. Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2010-2030 diundangkan. Surat Pengantar dari RT /RW dan dilengkapi ketentuan . 19. SEMARANG, Menimbang : a. Tahun. Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114); Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALIKOTA SEMARANG MEMUTUSKAN: Menetapkan. a semarang, menimbang : a. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Penggabungan RT dan/atau RW adalah penyatuan RT dan/atau RW ke RT lain dalam 1 (satu) RW dan/atau RW lain yang berdekatan dalam 1 (satu) Kelurahan. ABSTRAK: a. ABSTRAK: a. nomor . tentang. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2021 2020 TENTANG KECAMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG, Menimbang : a. bahwa dengan adanya. Judul. Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, meanisme dan tata cara pembentukan RT, RW, TP PKK, LPMK dan Karang. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ) 2. 2. provinsi jawa tengah . bahwa dalam rangka mewujudkan tata. Musyawarah RT adalah forum kegiatan musyawarah mufakat kepala keluarga RT setempat. bahwa warga negara dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak-haknya serta dijamin kesamaan hak perempuan dan laki-laki. lainnya, RT atau sebutan lain dan RW atau sebutan lain di Kelurahan diatur di dalam Peraturan Daerah; b. 503 kasus positif kumulatif Covid-19 di Kota Semarang dengan rincian 2. PROVINSI JAWA TENGAH . kota semarang nomor. pukul 18. ABSTRAK: bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, rukun tetangga dan rukun warga merupakan salah satu jenis lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan; Dan bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan pemerintahan desa serta untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. nomor . Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Kota Bekasi. Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota. Walikota Semarang c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan(1) Kelembagaan RT dan RW diatur dalam Peraturan Walikota. Daerah adalah Kota Semarang. 1 SALINAN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG SELATAN, Menimbang : a. walikota semarang - 1 - provinsi jawa tengah peraturan walikota semarang nomor 88 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan rembug warga dan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan dan kecamatan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah kota semarang tahun 2020 dengan rahmat tuhan yang maha esa. BAB V TUGAS. 2. 1. pdf. b. Peraturan Walikota Semarang Nomor 136. peraturan walikota semarang nomor 77 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan walikota semarang nomor 61 tahun 2020 tentang standarisasi harga satuan bahan bangunan, upah dan analisa pekerjaan untuk kegiatan pembangunan pemerintah kota semarang tahun anggaran 2021 dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota. Tipe Dokumen. memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Semarang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. WALIKOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA WALIKOTA SEMARANG, Menimbang : a. Dalam Surat Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2022, ditetapkan bahwa upah Ketua RT sebesar Rp250. walikota semarang provinsi jawa tengah peraturan daerah kota semarang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah kota semarang nomor 4 tahun 2011 tentang pajak restoran dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota semarang, menimbang : a. PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 88 TAHUN 2021 TENTAPERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG. ,. bahwa untuk. R. Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61). perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 2A Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2. Pasal 13 RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bertugas untukdalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Permberdayaan Masyarakat Kelurahan. (2) Anggota RT dan RW mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. peraturan walikota semarang nomor 62 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan walikota semarang nomor 46 tahun 2020 tentang rencana kerja pemerintah daerah. (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain : 1. walikota semarang . perubahan ke. PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 29 TAHUN 20192018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG, Menimbang : a. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pemberian Uang Transport Bagi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) Dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Kota Semarang. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah. 127 1 Download (0) ✓ Show more (126 Page) Show more (Page) Download now (127. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Walikata Semarang Nomor 72 Tahun 2016Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Beranda. BADAN . 27. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan baik, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah Kota Semarang Tahun 2022; b. (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2003 Nomor 3 Seri E); 18. agar penata kelolaan lembaga RT dan RW berjalan secara efesien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. PERATURAN WALIKOTA SEMARANG . Jika dihitung lamanya menjabat berarti (2021-2007 = 14 tahun; 14 tahun : 3 tahun = 4 periode + 2 tahun. Tangsel (WBO)- Sebagian besar kelurahan di Kota Tangerang Selatan Banten, telah melaksanakan pesta demokrasi Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) periode 2022-2027. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALTKOTA SEMARAN'G, · a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 2. Perlu di ketahui, bahwa LPMK dibentuk atas prakarsa masyarakat dan atau prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lemba. dengan rahmat tuhan yang maha esa . Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Selain kita sudah mengetahui mengenai fungsi, tugas, dan hak menjadi RT dan RW, kita juga bisa mendapatkan informasi lain mengenai RT dan RW yang tak banyak semua orang mengetahui apa saja informasi lain yang ada pada RT dan RW. 2, LD. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . badan penanggulangan bencana daerah. "Sudah dibahas, ada beberapa nomenklatur yang saya perkuat. ,. JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 57 TAHUN X>l8 TENT ANG BEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN UANG TRANSPORT BAGI RUKUN. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta sistem kerja . berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum an d Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;. Sekretaris; c. U. nomor 53 tahun 2021 tentang . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tenta. bahwa pengelolaan pajak daerah di kota semarangPERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2022. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang. Semarang Nomor 114); 20. ten. Kewajiban anggota RT dan RW. bahwa dalam rangka menjamin sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan baik serta mendukung setiap warga negara dalam mendapatkan pelayaan. Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114); 12. (2) Pengurus RT dan RW berkewajiban: a. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus RT dan RW serta memenuhi syarat -syarat sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini. (RT/RW) setempat untuk dicatat dan digunakan sebagai bukti resmiKELURAHAN (LPMK), RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG, Menimbang : a. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; Entitas:-Nomor: 9; Tahun: 2003; Judul: Perda 9 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Ditetapkan Tanggal: 11 Maret 2003; Diundangkan Tanggal: 11 Maret 2003; Bidang Hukum: Hukum Tata Negara;. Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga; Mengingat : 1. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dalam pelaksanaan operasionalnya dapat berjalan secara efektif, efesien dan optimal, maka. dart Pasal 85 ayat (3) Peraturan Daerah ·Kata Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang, maka perlu menyusun peraturan pelaksanaan. provinsi jawa tengah . Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Semarang. Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai;. administratif dan teknis;Standar Akuntansi Pemerintahan maka Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Semarang perlu ditinjau kembali; b. Jika pun dipaksakan menggunakan peraturan perundang-udangan yang baru, berarti masa jabatannya selama 5 tahun. WALIKOTA SEMARANG,. 00003 biaya uang transport linmas diberikan untuk linmas kelurahan/kecamatan (bukan non asn satpol pp) oh 100. Tipe Dokumen. TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN HONORARIUM KEPADA PERAWAT JENAZAH DI KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017 WALIKOTA SEMARANG,. Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 94 Tahun 2020 tentangPERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG. Pengunjung : 564. Peristiwa itu terjadi di RT 03 RW 01 Dusun. WALIKOTA SEMARANG . (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2005 Nomor 14 Seri E); 11. 5 TAHUN 2022 TENTANG. WALIKOT. peraturan walikota semarang . U. peraturan walikota semarang . 01. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KOTA BEKASI. E. tang . dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021-2022; Mengingat : 1. Untuk daerah yang statusnya Kota, terdiri dari Walikota, Camat, Lurah, dan RW/RT. PROVINSI JAWA TENGAH . diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini. nomor 26 tahun 202. 2. Peraturan bupati tentang tata cara pemotongan pohon. BAB 1 KETENTUAN UMUM PMB-RW Pasal I Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 1. walikota semarang,. Turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok organisasi RT dan RW setempat; b. Dasar Hukum Kepengurusan RT dan RW. tentang. 12. 01. Download Perwali - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi. Musyawarah RT dan RW adalah merupakan wadah musyawarah dalam lingkungan RT dan RW. Mengingat : 1. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang. WALIKOTA SEMARANG NOMOR. kota bagi rt/rw, pkk (rt/rw), peserta kb mop (metode operasi pria)peraturan walikota semarang nomor 31 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan walikota semarang nomor 62 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas kesehatan kota semarang dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota semarang, menimbang : a. Dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2015, gaji atau upah yang akan diterima ketua RT yaitu sebesar Rp245 ribu setiap bulannya. Bendahara; dan d. diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembeotukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;,- l. 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN walikota semarang provinsi jawa tengah peraturan walikota semarang nomor 62 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan walikota semarang nomor 46 tahun 2020 tentang rencana kerja pemerintah daerah kota semarang tahun 2021 dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota semarang, menimbang : a. nomor 15 tahun 202220 . Judul. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus RT dan RW serta memenuhi syarat -syarat sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini. DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG . 24 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga. TENTANG . 001. 2021. -­ TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD PK) KOTA SEMARANG TAHUN 2012- 2014 WALIKOTA SEl1:ARANG '' 1. dengan rahmat tuhan yang maha esa . (2) Penomoran RW dilakukan di masing-masing kelurahan dengan menggunakan Angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Pemilihan RT/RW di Batam diatur dalam Peraturan Walikota (Perwako) nomor 22 tahun 2020 tentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan. Pemerintah Daerah adalab Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggam Pemerintaban Daerah. 17. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga ( RW ) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ); Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Semarang. Pasal 6 ayat (1) Permendagri 18/2018. Fotocopy KTP yang masih berlaku; 2. WALIKOTA SEMARANG. Melampirkan Surat kuasa jika dikuasakan dengan materai 6. Dalam Pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43. 2.